Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong menghadiri Pengarahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atau Menpan RbB Abdullah Azwar Anas, kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Riau, Kamis Tanggal 07 September 2023 sekira pukul 09.30 Wib Bertempat di Balai Serindit Aula Gubernuran Jalan Diponegoro Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menpan R B, Para Pejabat di lingkungan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Gubernur Riau Syamsuar, Bupati Afrizal Sintong dan kepala daerah lainnya se Riau.
Afrizal Sintong mengatakan, bahwa Pemkab Rohil senantiasa berupaya menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Pembaharuan dan perubahan mendasar pada aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur ke arah yang lebih baik telah kami lakukan, guna memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah.
Afrizal mengajak agar kita manfaatkan sebaik-baiknya sebagai sarana bertukar informasi, serta berbagi perspektif mengenai isu-isu yang berkembang di lingkungan ASN Riau.
Sebab dengan Bersama kita dapat membangun ASN yang berkualitas, berdaya saing, dan responsif dalam pelayanan publik yang tepat sasaran.
Dalam penyampaian sambutannya, Gubernur Riau Syamsuar menyampaikan bahwa Provinsi Riau telah menjadi salah satu pusat perekonomian Sumatera ditandai dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan II tahun 2023 tumbuh sebesar 4,88%.
Provinsi Riau merupakan provinsi dengan PDRB terbesar ke-6 di Indonesia. Begitu juga dengan capaian IPM pada tahun 2022 sebesar 73,52 (kategori tinggi), lebih tinggi dari capaian Nasional, yaitu sebesar 72,91.
Dengan demikian, IPM Provinsi Riau berada pada peringkat tujuh (7) se Indonesia. Begitu juga dengan realisasi investasi Provinsi Riau pada tahun 2022 termasuk ke dalam lima terbaik nasional.
Sementara itu, Mempan RB Abdullah Azwar Anas dalam sambutannya, menyampaikan bahwa salah satu tantangan kita saat ini yaitu Rutinitas, dimana harus tau Output dan Input apa yg di kerjakan dan harus ada berdampak apa yg telah di kerjakan pada kantor.
Kemudian, penyederhanaan Proses Bisnis layanan kepegawaian di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dampak penyederhanaan proses bisnis layanan kepegawaian. Penyederhanaan tahapan dan Digitalisasi layanan kepegawaian Guna Percepatan Transformasi Layanan Kepegawaian yg di selenggarakan oleh BKN.
Diakhir penyampaiannya, Abdul Aziz menghimbau kepada seluruh kepala daerah untuk dapat memangkas segala Proses Administrasi Kepegawaian, dimana tujuan juga untuk mengejar jumlah data dan target yg telah di tetapkan oleh Presiden Republik Indonesia I R Joko Widodo.