ROKANTV.COM, Rokan Hilir – Tim gabungan satuan tugas dan sapu bersih pungutan liar (Satgas Saber Pungli) Provinsi Riau melaksanakan suvervisi dan klarifikasi di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) dalam rangka pelayanan dan pencegahan Pungli di Rohil, dilaksanakan pada Rabu (24/8/2022) di ruang rapat lantai delapan kantor bupati Rokan Hilir.
Pertemuan itu dihadiri langsung Ketua Satgas Saber Pungli Riau Kombespol Hermansyah, SH., S.I.K beserta rombongan. Sementara itu hadir dari Pemkab Rokan hilir Wakil Bupati H Sulaiman, Ketua Satgas Saber Pungli Rohil Kompol Frenky Tambunan, Forkopimda Rokan hilir, dan seluruh kepala dinas di pemerintahan kabupaten Rokan hilir.
Kombespol Hermansyah mengatakan, kedatangan tim gabungan Satgas Saber Pungli ini sesuai dengan arahan Gubernur Riau Drs H Syamsuar, MSi untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan memastikan apakah Satgas Saber Pungli di Rohil berjalan dengan baik sekaligus mencari solusi apa saja menjadi kendala di setiap daerah.
Ditambahkannya, setiap OPD yang melayani masyarakat harus dipastikan bahwa pelayanan itu betul-betul berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.
Kemudian Untuk kegiatan pelayanan pihaknya juga sudah melakukan sosialisasikan kepada masyarakat. Namun masih ada anggapan-anggapan masyarakat bahwa untuk mendapatkan pelayanan publik itu harus mengeluarkan uang agar cepat diproses.
Sementara Wakil bupati Rokan hilir berharap dengan adanya pertemuan ini Pemerintah Rokan hilir dan Forkopimda akan lebih Bekerja jujur dalam menjalankan pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sulaiman juga menjelaskan, sebelumnya Pemkab Rokan hilir telah menerbitkan SK tentang pembentukan Satgas Saber Pungli. Hal ini bertujuan sebagai upaya konkrit Pemkab untuk memperpendek rentang kendali pelayanan sehingga dengan cepat masyarakat mendapatkan pelayanan.
Kemudian seusai pertemuan tersebut, Tim Satgas Saber Pungli Provinsi Riau langsung turun melaksanakan pemantauan Di beberapa titik di dinas pelayanan publik dirikan hilir seperti RSUD, Disdukcapil dan dinas pelayanan perizinan terpadu untuk memastikan pelayanan terhadap masyarakat tanpa ada pungutan biaya. ( advertorial )